Kuasa Hukum BPT Bantah Dakwaan Pemerasan, Ungkap Surat Bareskrim soal Dugaan Pencurian ATM
JAKARTA – Iskandar Halim Munthe, S.H., M.H., selaku kuasa hukum BPT, membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap kliennya, Paulus, terkait dugaan pemerasan, pengancaman, dan membuka rahasia. Ia justru meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pencurian kartu ATM dan penyalahgunaan PIN milik kliennya yang diduga melibatkan pihak lain.
Iskandar menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkap surat dari Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri yang menurutnya memuat arahan agar penyidik kembali mendalami laporan dugaan pencurian tersebut.
Menurut Iskandar, keterangan terdakwa selama persidangan telah membantah tuduhan pemerasan yang jaksa arahkan kepada Paulus. Ia menilai jaksa belum menunjukkan alat bukti yang membuktikan kliennya melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam dakwaan.
“Jelas bahwa dakwaan jaksa penuntut umum yang dituduhkan kepada klien kami terbantahkan. Tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa klien kami melakukan pemerasan,” ujar Iskandar.
Ia kemudian menjelaskan sejumlah rangkaian peristiwa yang terungkap selama persidangan, mulai dari kejadian di Hotel Jayakarta hingga perjalanan menggunakan mobil. Menurutnya, para pihak terlihat berinteraksi bersama, bercanda, dan tertawa dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Soroti Dugaan Pencurian ATM dan Penyalahgunaan PIN
Selain membantah dakwaan pemerasan, Iskandar meminta penyidik mendalami dugaan pencurian kartu ATM dan penarikan uang dari rekening milik Paulus.
Ia mengaku memperoleh informasi mengenai rekaman CCTV di salah satu gerai Indomaret di kawasan Jalan Bia. Rekaman tersebut diduga memperlihatkan seseorang berinisial VL mengambil kartu ATM dan melakukan penarikan uang.
Iskandar menilai rekaman CCTV tersebut dapat menjadi petunjuk penting bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap pihak yang mengambil kartu ATM dan melakukan transaksi.
“Terlihat dalam rekaman itu seseorang yang diduga VL mengambil ATM, kemudian mengambil uang. Kami juga mendapatkan informasi mengenai adanya penarikan uang melalui Bank BCA. Ini harus ditelusuri agar jelas siapa yang bertanggung jawab,” ungkapnya.
Untuk memperkuat penelusuran, Iskandar menyebut tim kuasa hukum telah meminta keterangan kepada Bank BCA mengenai transaksi penarikan uang menggunakan kartu ATM milik kliennya.
Ia juga meminta penyidik menelusuri bagaimana pihak lain memperoleh PIN milik Paulus dan menggunakannya untuk mengakses rekening tanpa izin.
Menurut Iskandar, apabila seseorang menggunakan PIN dan mengakses sistem elektronik perbankan tanpa hak atau melawan hukum, aparat perlu mendalami dugaan tindak pidana tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks hukum, ia menilai dugaan pencurian dapat dikaji berdasarkan Pasal 476 KUHP. Sementara itu, dugaan akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain dapat didalami berdasarkan Pasal 332 KUHP.
Iskandar berharap penyidik mengungkap bagaimana pelaku memperoleh kartu ATM dan PIN, siapa yang melakukan transaksi, serta ke mana uang hasil penarikan tersebut dialihkan.
Ungkap Surat Bareskrim soal Penyelidikan Dugaan Pencurian
Dalam kesempatan tersebut, Iskandar juga menunjukkan dokumen pengaduan masyarakat yang sebelumnya diajukan kepada Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri.
Pengaduan itu berkaitan dengan laporan polisi nomor LP/B/536/II/2026/SPKT/Polres Metro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya tertanggal 19 Februari 2026.
Ia menjelaskan bahwa tim kuasa hukum mengajukan surat pengaduan masyarakat nomor 7/KPIHM/III/2026 tertanggal 3 Juli 2026. Melalui surat tersebut, pihaknya menyampaikan keberatan atas penghentian penyidikan sekaligus meminta penyidik menggelar perkara khusus.
Iskandar kemudian mengungkap bahwa pihaknya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat (SP3D) tertanggal 7 Oktober 2026 dari Biro Wassidik Bareskrim Polri.
Menurut Iskandar, surat tersebut memuat keterangan bahwa penyelidikan dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 KUHP masih memerlukan pendalaman karena penyelidik belum melakukan penyelidikan secara maksimal.
Surat itu juga memberikan sejumlah petunjuk kepada penyelidik. Salah satunya, penyidik perlu memeriksa saksi-saksi yang hadir saat peristiwa berlangsung di Hotel Jayakarta maupun di dalam mobil. Selain itu, penyidik perlu memeriksa pelapor, terlapor, dan saksi-saksi lainnya.
“Ini bukan saya yang menyebutkan, tetapi tertuang dalam surat dari Biro Wassidik Bareskrim Polri. Di sana disampaikan bahwa penyelidikan belum maksimal. Bahkan, ada petunjuk agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang hadir ketika peristiwa berlangsung di Hotel Jayakarta maupun di dalam mobil,” jelasnya.
Iskandar meminta penyidik Polres Metro Jakarta Pusat menindaklanjuti petunjuk tersebut agar dapat mengungkap seluruh rangkaian dugaan pencurian secara menyeluruh.
Ia juga menegaskan bahwa surat tersebut merupakan bagian dari pelayanan pengaduan masyarakat. Dalam dokumen itu, terdapat keterangan bahwa surat tersebut tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan.
Pertanyakan Penghentian Penanganan Perkara
Iskandar mempertanyakan keputusan penghentian penanganan perkara dugaan pencurian kartu ATM dan penarikan uang milik Paulus.
Menurutnya, penyidik masih perlu memeriksa sejumlah bukti, termasuk rekaman CCTV, rekening koran, serta kartu ATM yang hingga kini disebut belum dikembalikan.
Ia menilai penyidik perlu menguji seluruh bukti tersebut untuk memastikan apakah peristiwa itu memenuhi unsur dugaan pencurian maupun akses ilegal terhadap sistem elektronik.
“ATM-nya belum dikembalikan, kemudian ada CCTV dan rekening koran yang sudah dihadirkan kepada penyidik. Kenapa perkara tersebut dihentikan? Menurut kami, bukti-bukti itu harus diperiksa dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Selain itu, Iskandar menyoroti keterangan ahli yang hadir dalam persidangan. Ia menyebut terdapat pandangan bahwa penyidik perlu menangani dugaan pencurian tersebut terlebih dahulu agar seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara jelas.
Siapkan Pledoi untuk Bantah Dakwaan JPU
Sementara itu, terkait perkara dugaan pemerasan yang menjerat Paulus, Iskandar menyatakan tim kuasa hukum akan menunggu pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum pada persidangan berikutnya.
Setelah mendengarkan tuntutan, tim kuasa hukum akan menyusun nota pembelaan atau pledoi. Mereka akan menggunakan dokumen tersebut untuk menanggapi dakwaan dan tuntutan jaksa berdasarkan fakta-fakta yang muncul selama persidangan.
“Kami akan mendengarkan terlebih dahulu tuntutan dari jaksa penuntut umum. Setelah itu, semua hal yang menjadi keberatan kami akan dituangkan dalam pledoi untuk membantah dakwaan maupun tuntutan jaksa,” katanya.
Iskandar kembali menegaskan bahwa pihaknya membantah tuduhan pemerasan, pengancaman, maupun membuka rahasia yang jaksa arahkan kepada Paulus.
Ia juga menanggapi tuduhan bahwa kliennya mengirimkan laporan polisi terkait dugaan pencurian melalui WhatsApp kepada pihak pelapor dalam perkara dugaan pemerasan.
Menurut Iskandar, tindakan menyampaikan laporan polisi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pengancaman atau membuka rahasia. Ia berpendapat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.
“Kalau ada asumsi bahwa klien kami mengirimkan laporan polisi tentang pencurian melalui WhatsApp kepada pihak pelapor pemerasan, menurut kami itu bukan pengancaman dan bukan membuka rahasia. Laporan polisi merupakan hak konstitusional setiap warga negara,” pungkasnya.
Melalui keterangannya, Iskandar berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti petunjuk Biro Wassidik Bareskrim Polri. Ia juga meminta penyidik mendalami dugaan pencurian kartu ATM, penyalahgunaan PIN, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik perbankan.
Ia menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap seluruh bukti, termasuk rekaman CCTV dan data transaksi perbankan, agar penyidik dapat mengungkap perkara secara objektif sesuai ketentuan hukum.
Adapun pembuktian dakwaan dugaan pemerasan terhadap Paulus tetap menjadi kewenangan majelis hakim. Majelis hakim akan menilai perkara tersebut berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah menurut hukum.
Share this content:


