Irjen (Purn) Ricky Sitohang Soroti Narasi Ijazah Jokowi: Sudah Jelas, Tapi Tetap Digoreng

Jakarta — Irjen Pol (Purn) Ricky Herbert Parulian Sitohang, S.H. angkat bicara terkait polemik yang menyeret nama Joko Widodo dan Jusuf Kalla, khususnya mengenai isu ijazah dan dinamika politik yang berkembang di ruang publik.

Dalam keterangannya, Ricky menegaskan bahwa akar persoalan bukan terletak pada keaslian ijazah Presiden Jokowi, melainkan pada dugaan pencemaran nama baik yang menyasar dirinya dan keluarga.

“Perlu diluruskan, ini bukan peristiwa ijazah. Ijazah itu sudah diklarifikasi dan dihentikan oleh pihak berwenang. Kritikal poinnya adalah pencemaran nama baik dan fitnah melalui berbagai media, termasuk digital,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tudingan mengenai ijazah palsu telah berkembang liar dan menyeret banyak pihak, sehingga memunculkan kegaduhan yang tidak perlu. Padahal, menurutnya, klarifikasi dari institusi terkait sudah cukup jelas.

“Sudah ada pernyataan resmi dari pihak universitas, rektor, dan dekan. Data akademik juga ada. Tapi tetap digoreng dengan hal-hal yang tidak substantif,” tambahnya.

Kritik terhadap Keterlibatan Jusuf Kalla

Ricky juga menyoroti keterlibatan Jusuf Kalla dalam polemik ini. Ia menyayangkan pernyataan-pernyataan yang dinilai justru memperkeruh suasana.

“Saya cukup menyayangkan seorang tokoh senior ikut masuk ke domain ini secara langsung. Apalagi sampai muncul istilah-istilah yang tidak pantas,” kata Ricky.

Ia menilai bahwa sebagai tokoh bangsa, Jusuf Kalla seharusnya dapat menempatkan diri secara lebih bijak dan tidak memperuncing perdebatan di ruang publik.

Peran PDIP dalam Karier Politik Jokowi

Dalam kesempatan itu, Ricky juga menegaskan bahwa perjalanan politik Joko Widodo tidak lepas dari peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Dari Solo, Jakarta, hingga menjadi Presiden, peran PDIP sangat signifikan. Itu fakta politik yang tidak bisa dipungkiri,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dinamika politik yang melibatkan berbagai pihak sering kali dipenuhi kepentingan, termasuk dalam membangun narasi atau persepsi publik.

Politik dan Kepentingan

Ricky menilai bahwa polemik yang terjadi saat ini tidak lepas dari praktik politik yang sarat kepentingan.

“Dalam politik, sering kali segala cara digunakan untuk menjatuhkan lawan. Bahkan yang benar bisa dibuat seolah-olah tidak benar,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan para pelaku politik untuk tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok.

Imbauan kepada Masyarakat

Di akhir pernyataannya, Ricky mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.

“Masyarakat harus cerdas dalam menyaring informasi. Jangan mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu sesuai fakta,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya memahami aturan hukum, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam menyikapi penyebaran informasi di ruang digital.

“Kalau sudah masuk ranah manipulasi data, penyebaran konten yang merugikan, itu bisa kena pidana. Jadi harus hati-hati,” tutupnya.