Dr. Frengky Soroti Polemik Wisatawan Lokal dan Asing di Bali: Semua Pengunjung Berhak Mendapatkan Pelayanan yang Adil

Depok — Polemik mengenai perlakuan terhadap wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara di Bali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Menanggapi persoalan tersebut, Dr. Frengky, Dip.CIB, CID, Cos.Med., menyampaikan pandangannya saat ditemui di Jalan Akses UI, Jumat (9/10/2026).

Menanggapi polemik tersebut, Dr. Frengky, Dip.CIB, CID, Cos.Med., menyampaikan pandangannya agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan lebih bijaksana dalam menyikapi informasi yang beredar.

Menurutnya, persoalan yang melibatkan figur publik, pelaku usaha, dan wisatawan perlu dilihat secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya membedakan antara pengalaman atau testimoni konsumen, klarifikasi dari pemilik usaha, serta kesimpulan mengenai ada atau tidaknya diskriminasi.

“Harusnya kita lebih bijaksana menanggapi ini. Kita perlu membedakan antara pengalaman konsumen, testimoni, klarifikasi atau penjelasan dari pemilik usaha, dan kesimpulan apakah memang terjadi diskriminasi,” ungkap Dr. Frengky.

Identitas Sosial Membuat Polemik Cepat Viral

Dr. Frengky menjelaskan, salah satu faktor yang membuat persoalan tersebut cepat meluas adalah identitas sosial. Ketika masyarakat merasa ada warga Indonesia yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan di negaranya sendiri, muncul perasaan seolah-olah ketidakadilan tersebut juga dialami oleh kelompoknya.

Ia menjelaskan bahwa Bali merupakan bagian dari Indonesia. Karena itu, ketika muncul dugaan perlakuan berbeda terhadap wisatawan lokal dibandingkan wisatawan asing, persoalan tersebut dapat memunculkan reaksi emosional dari masyarakat luas.

“Ketika kita merasa diperlakukan tidak adil di rumah sendiri, respons masyarakat biasanya menjadi lebih sensitif. Ada identitas sosial yang membuat kita merasa ikut mengalami ketidakadilan tersebut,” jelasnya.

Dalam perspektif psikologi sosial, kondisi ini berkaitan dengan konsep perceived unfairness, yaitu persepsi seseorang bahwa dirinya atau kelompoknya telah diperlakukan secara tidak adil.

Menurut Dr. Frengky, persepsi ketidakadilan dapat memicu reaksi yang kuat, terutama ketika persoalan tersebut menyangkut identitas kelompok, harga diri, dan rasa memiliki terhadap lingkungan atau negara sendiri.

Pentingnya Klarifikasi Sebelum Menarik Kesimpulan

Dr. Frengky juga menyoroti pentingnya memahami kronologi secara utuh sebelum sebuah persoalan disimpulkan sebagai bentuk diskriminasi.

Ia menyinggung adanya sejumlah persoalan yang ramai dibicarakan, termasuk polemik terkait penyewaan helikopter dan dugaan insiden di sebuah bar. Berdasarkan informasi yang diketahuinya, persoalan penyewaan helikopter telah mendapatkan penjelasan dan permintaan maaf. Sementara itu, mengenai insiden di bar, ia menyebut terdapat perbedaan informasi di ruang publik mengenai rekaman CCTV dan kronologi kejadian.

Karena itu, ia menilai semua pihak perlu berhati-hati dalam menyampaikan kesimpulan, terutama apabila informasi yang tersedia belum lengkap atau masih terdapat perbedaan keterangan.

“Masalahnya, terkadang narasi yang dibentuk berasal dari potongan-potongan informasi yang belum utuh. Seharusnya kronologi dipahami secara lengkap, dilakukan klarifikasi, kemudian baru disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengalaman konsumen tetap merupakan hal yang patut didengar. Konsumen berhak menceritakan pengalaman yang dialaminya, sementara pihak usaha juga berhak memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan bukti yang dimiliki.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih berimbang sebelum menilai suatu peristiwa.

Pejabat Publik Perlu Menyampaikan Pernyataan secara Proporsional

Dalam polemik yang melibatkan pernyataan AWK dan Ni Luh Djelantik, Dr. Frengky menilai bahwa peran pejabat publik menjadi penting karena pernyataan mereka dapat menjangkau masyarakat luas dan memengaruhi arah perbincangan publik.

Menurutnya, pejabat publik perlu mempertimbangkan dampak dari setiap pernyataan yang disampaikan, terlebih ketika isu tersebut menyangkut identitas masyarakat, pelayanan pariwisata, dan dugaan perlakuan diskriminatif.

Ia mendorong agar setiap tanggapan disampaikan secara proporsional, netral, dan menyejukkan, sehingga tidak memperbesar pertentangan di tengah masyarakat.

“Kalau pejabat publik menanggapi dengan lebih proporsional, netral, dan mengademkan, masyarakat juga bisa melihat persoalan ini dengan lebih jernih,” katanya.

Dr. Frengky tidak menempatkan persoalan tersebut semata-mata sebagai pertarungan antara pihak yang pro dan kontra. Baginya, hal yang lebih penting adalah bagaimana semua pihak dapat mengedepankan fakta, menghormati hak masing-masing, serta mencari penyelesaian yang tidak merugikan masyarakat maupun sektor pariwisata.

Interaksi di Media Sosial Dapat Memperbesar Konflik

Selain identitas sosial, Dr. Frengky menjelaskan bahwa mekanisme media sosial turut berperan dalam memperbesar polemik.

Ia menyoroti bagaimana tanda suka, komentar, dan aktivitas membagikan unggahan dapat membuat suatu pernyataan semakin banyak diperbincangkan. Ketika seseorang melihat pendapatnya mendapatkan dukungan dari banyak orang, ekspresi emosionalnya dapat semakin menguat.

Dalam situasi pro dan kontra, dinamika tersebut berpotensi membuat perdebatan berkembang semakin luas, terutama jika informasi yang beredar belum terverifikasi secara menyeluruh.

Menurutnya, masyarakat perlu membiasakan diri untuk memeriksa konteks dan sumber informasi sebelum ikut menyebarkannya.

“Ketika orang saling memberikan dukungan melalui komentar, tanda suka, dan membagikan unggahan, perdebatan bisa semakin besar. Karena itu, kita perlu lebih bijaksana dalam menerima dan menyebarkan informasi,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar persoalan yang masih memerlukan klarifikasi tidak langsung dijadikan dasar untuk membangun kesimpulan yang luas mengenai suatu kelompok, pelaku usaha, ataupun destinasi wisata.

Wisatawan Lokal dan Asing Harus Mendapatkan Perlakuan yang Adil

Bagi Dr. Frengky, prinsip utama yang harus dijaga dalam industri pariwisata adalah pelayanan yang baik, keramahan, serta penghormatan terhadap setiap orang.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Bali memiliki hak untuk menjaga adat istiadat, budaya, dan martabatnya. Pada saat yang sama, pekerja dan karyawan di sektor pariwisata juga berhak mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang layak.

Namun, menurutnya, perlindungan terhadap nilai budaya dan penghormatan terhadap pekerja harus berjalan beriringan dengan prinsip pelayanan yang adil bagi seluruh wisatawan.

“Wisatawan lokal maupun wisatawan asing harus sama-sama diperlakukan dengan baik dan adil. Tidak boleh ada warga negara Indonesia yang merasa menjadi kelas dua ketika berada di negaranya sendiri,” tegasnya.

Ia juga menyoroti persoalan uang dan pemberian tip dalam pelayanan pariwisata. Menurutnya, kemampuan finansial seseorang atau besarnya tip yang diberikan tidak seharusnya menjadi alasan untuk membedakan kualitas pelayanan dasar.

Tip, kata dia, merupakan pemberian sukarela dan bukan ukuran yang semestinya menentukan apakah seseorang layak mendapatkan keramahan atau pelayanan yang baik.

“Siapa pun yang datang bukan berarti harus membawa uang dalam jumlah besar. Yang paling penting adalah pelayanan, keramahan, dan perlakuan yang sama serta adil. Tidak seharusnya keramahan kita hanya dihargai dengan uang,” ujarnya.

Menjaga Citra Pariwisata Indonesia

Dr. Frengky mengingatkan bahwa polemik yang berkembang perlu menjadi bahan introspeksi bersama, bukan justru menjadi persoalan berkepanjangan yang berpotensi merugikan sektor pariwisata Indonesia.

Menurutnya, keramahan masyarakat merupakan salah satu nilai yang perlu dipertahankan dan dikembangkan. Karena itu, seluruh pihak, mulai dari wisatawan, pelaku usaha, pekerja pariwisata, masyarakat, hingga pejabat publik, perlu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pariwisata yang aman, nyaman, dan saling menghormati.

Ia berharap perbedaan pendapat mengenai perlakuan terhadap wisatawan lokal dan asing tidak mengalihkan perhatian dari tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan terhadap pariwisata Indonesia.

“Jangan sampai persoalan seperti ini justru merugikan pariwisata kita. Kita harus bekerja sama untuk memajukan pariwisata Indonesia. Keramahan masyarakat kita harus tetap dipertahankan, bahkan dikembangkan,” pungkasnya.

Melalui pandangannya tersebut, Dr. Frengky mengajak masyarakat untuk menyikapi polemik dengan kepala dingin, mengutamakan informasi yang lengkap, serta menempatkan keadilan dan penghormatan terhadap sesama sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam pelayanan pariwisata.