Pemerintah dan Asosiasi Perunggasan Perkuat Hilirisasi demi Kesejahteraan Peternak

Jakarta – Pemerintah bersama asosiasi perunggasan nasional memperkuat komitmen hilirisasi sektor peternakan dalam forum Agrimat & Agrilivestock Asia 2026 di NICE, PIK 2, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Forum yang mengangkat tema peran pemerintah dan asosiasi dalam menyejahterakan peternak itu menyoroti urgensi hilirisasi industri unggas nasional. Sektor perunggasan dinilai vital sebagai penyedia protein hewani utama sekaligus penggerak ekonomi desa. Namun, peternak rakyat masih dibayangi fluktuasi harga dan dominasi rantai pasok korporasi besar.

Menjawab tantangan itu, pemerintah menyiapkan langkah strategis. BPI Danantara bersama Kementerian Pertanian mengalokasikan pendanaan hingga Rp 20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional. Selain itu, kewenangan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) direncanakan dialihkan dari swasta ke BUMN demi menjaga stabilitas pasokan pakan dan melindungi peternak lokal.

Ketua penyelenggara seminar dari KPUN, Alvino, menegaskan hilirisasi sudah menjadi keharusan, bukan lagi pilihan. “Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil. Peternak tidak boleh terus bergantung pada penjualan ayam hidup dan telur mentah yang rentan fluktuasi harga,” ujarnya.

Alvino mendorong penguatan infrastruktur pascapanen seperti Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan cold storage di sentra peternakan rakyat. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi tulang punggung pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berbasis protein hewani.

Forum yang terbagi dalam dua sesi itu juga membahas target strategis lain. Di antaranya regulasi usaha peternakan terintegrasi, penguatan peran BUMN pangan sebagai offtaker, serta kemudahan akses pembiayaan RPHU dan rantai dingin.

Sesi pagi diisi pemaparan kondisi lapangan oleh asosiasi peternak seperti PPN, Berkah Telur Blitar, KPUN, PPUI, dan PERMINDO. Sesi siang menghadirkan pembuat kebijakan dan BUMN, mulai dari Kementerian Pertanian, Bapanas, PT Berdikari, PT Agrinas, Danantara, hingga Kemendagri.

Tiga hasil konkret yang ditargetkan dari forum ini adalah kesepakatan offtaker nasional oleh BUMN pangan, skema pendanaan pembangunan infrastruktur peternakan, dan penyusunan roadmap CPP protein hewani.

Alvino berharap sinergi pemerintah, BUMN pangan, asosiasi, dan lembaga investasi nasional mampu menciptakan ekosistem usaha perunggasan yang lebih berkeadilan bagi seluruh pelaku.